Jakarta, CNBC Indonesia - Ada persoalan serius dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. Saat industri ini terus tumbuh, di sisi lain ketergantungan bahan baku pangan makin besar, seperti gula, susu, gandum, hingga kedelai.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, Adhi Lukman, mengatakan bicara pangan dan bahan baku saat ini harus diakui masih banyak yang tergantung dari impor. Jika mau membentuk ekosistem ketahanan pangan dalam negeri perlu ada sinkronisasi dari hulu hingga hilir.
"Ekosistem ini harus kita bangun. Kalo kita lihat konsumsi pangan dalam negeri pengeluaran penduduk per kapita itu 50% untuk pangan, dan kontribusi pangan olahan itu agregat 35%, 65% pangan segar," jelasnya dalam Food & Agriculture Summit CNBC Indonesia, Kamis (5/8).
"Kalau industri di hilir terus berkembang, sementara di hilir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan baku, ini akan menjadi masalah. Makanya dari tahun ke tahun import kita meningkat terus," tambahnya.
Adhi mencontohkan seperti gula. Impor gula terus meningkat dari tahun ke tahun. Paling tidak sampai tahun ini harus mengimpor 3,2 juta ton untuk importasi gula untuk kebutuhan bahan baku industri makan dan minuman.
"Belum kedelai, susu, kita ini sekarang 80% bahan baku susu impor, sementara investasi di sektor susu ini besar bahkan diminati investor asing," katanya.
Menurut Adhi Tahun 2021 ini hingga semester I investasi industri makanan dan minuman meningkat 84%, dan ini menunjukkan kebutuhan bahan baku semakin besar dan meningkat. Jika pemenuhan bahan baku di hulu tidak sinkron dengan kebutuhan maka Indonesia akan semakin tergantung dengan impor.
Sementara pada pasar global sedang mengalami krisis komoditas, dimana harga meningkat drastis untuk komoditi pangan. Seperti Jagung, Kedelai, Susu, gula dan lainnya. Menurut Adhi ini diawali dari krisis kesehatan seperti pandemi saat ini, berlanjut ke krisis ekonomi, hingga krisis logistik.
"Harga meningkat supply agak berkurang sehingga ini menjadi tantangan kita ke depan. Makannya kita berharap holding pangan bisa mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku industri," jelasnya
Ekonom Senior Indef Aviliani, mengatakan koordinasi antar kementerian harus diperbaiki, karena banyak kebijakan yang masih berbenturan. Ini membuat investor untuk masuk berpikir dua kali.
"Gimana kolaborasi ini berhasil, misalnya potongan insentif pajak yang menjadi bagian dari kolaboratif dari pengusaha dan petani. Beberapa berhasil, lalu perbankan melihat itu belum ada aturannya, sehingga harus dibedakan kalau pertanian itu subsidi 10% perdagangan Cuma 5%, harus dibedakan karena marjin setiap industri itu beda. Aturan ini harus jelas," jelasnya
"Tidak bisa bank diminta untuk mengatur, yang namanya bank itu cari untung. Pastinya dia mana yang mengatur sendiri," jelasnya.
Selain itu standardisasi harus ditetapkan. Supaya cocok antara pengusaha dengan yang disiapkan sektor hulunya. Jadi nanti harus dipisahkan pangan yang harganya relatif bagus dan mana yang butuh disubsidi secara hilir.
[Gambas:Video CNBC]
(hoi/hoi)
Ada Masalah Serius Industri Makanan RI: Ketergantungan Impor! - CNBC Indonesia
Read More
Tidak ada komentar:
Posting Komentar